PENYEBAB KEMISKINAN DAN SOLUSIANYA.
Menurut Kartasamita (1996), kondisi kemiskinan
dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab yaitu :
a. Rendahnya taraf pendidikan
Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan
kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan
pekerjaan yang dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan
untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
b. Rendahnya derajat kesehatan
Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya
tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.
c. Terbatasnya lapangan pekerjaan
Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan
diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau
kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran setan
kemiskinan.
d. Kondisi keterisolasian
Banyaknya penduduk miskin secara tidak berdaya karena terpencil dan
terisolasi sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh layanan pendidikan,
kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati oleh masyarakat lainnya.
Kemiskinan masih menjadi persoalan yang besar di Indonesia,
menurut data BPS pada maret 2016 sekitar 28,01 juta jiwa atau sebesar 10,86
persen penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan menjadi
sebuah warisan turun temurun. Mereka yang lahir di keluarga miskin seakan sulit
untuk keluar dari belenggu kemiskinan tersebut. Karena orangtua di keluarga
miskin jangankan untuk menyekolahkan anak-anak mereka untuk makan saja sulit.
Sehingga mereka kesulitan untuk meningkatkan taraf pendidikan anak-anaknya.
Sehingga anggota keluarga miskin tidak mempunyai skill yang baik dan sulit
untuk bersaing di dunia pekerjaan. Belum
lagi jika ada anggota keluarga yang jatuh sakit tentunya memerlukan biaya yang
tidak sedikit, walaupun sekarang ada program BPJS yang cukup membantu biaya
pengobatan tetapi mereka kehilangan biaya untuk hidup sehari-hari. Sehingga
istilah “yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya” masih sangat
relevan.
Strategi Pengentasan Kemiskinan
Penanganan masalah kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dan
kontekstutal, menyeluruh berarti menyangkut seluruh penyebab kemiskinan,
sedangkan kontekstual mencakup faktor lingkungan si miskin.
Untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat dalam menangani
kemiskinan perlu pengkajian yang mendalam tentang profil kemiskinan itu
sendiri. Sehingga aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat sesuai dengan
karakteristik masyarakat tersebut dan dapat berlangsung secara terus menerus
dan berkesinambungan (sustainable).
Beberapa kebijakan yang disarankan untuk tetap ditindaklanjuti dan disempurnakan implementasinya adalah :
Beberapa kebijakan yang disarankan untuk tetap ditindaklanjuti dan disempurnakan implementasinya adalah :
a.
Perluasan
Akses Kredit Masyarakat
Penyediaan
fasilitas kredit merupakan salah satu alternatif yang dapat dikembangkan untuk
mengurangi kemiskinan, terutama pada tataran implementasinya. Namba (2003)
bahwa instrumen kebijakan pembangunan lebih efektif mereduksi kemiskinan secara
tajam dibanding dengan mengandalkan masyarakat hidup dari sumber-daya alam yang
kaya-raya tanpa ditunjang dengan kebijakan yang memihak pada masyarakat miskin.
Artinya jika masyarakat yang tinggal di lingkungan kaya akan sumberdaya alam
dan mendapat kebijakan yang menyentuh mereka, maka mereka akan lebih bijak dan
peduli dalam mengolah sumberdayanya.
(Baden: 1993) Yunus
dalam Mubyarto (2003) mengenalkan model kredit mikro yang telah berhasil
diterapkan di Bangladesh yang terkenal dengan nama Grameen Bank. Sekitar 10
kelompok perempuan miskin, masing-masing beranggota 5 orang, ketika kita
mendekati tempat pertemuan mereka, mengucapkan sumpah/janji berupa “16
keputusan” (sixteen decisions) antara lain melaksanakan KB, mendidik anak,
hanya minum air putih yang dimasak atau air sumur yang sehat, dan menahan diri
dari membayar atau memakai “mahar” dalam perkawinan anak-anaknya. Semua
sumpah/janji ini dapat diringkas dalam 4 asas hidup Grameen Bank, yaitu
disiplin, bersatu, berani, dan bekerja keras. Grameen Bank yang mulai
beroperasi tahun 1976, lima (5) tahun setelah kemerdekaan Bangladesh, telah
terbukti dapat mengurangi angka kemiskinan di negara tersebut.
b.
Peningkatan
Tingkat Pendidikan Masyarakat
Kualitas sumberdaya
manusia sangat terkait dengan pendidikan masyarakat. Kebijakan Wajib belajar
sembilan tahun kiranya patut ditinjau ulang untuk ditingkatkan menjadi dua
belas tahun, sehingga tuntutan minimal masyarakat berpendidikan SMA. Kebijakan
ini perlu diiringi dengan kebijakan lain yang dapat menampung dan mengatasi
anak putus sekolah yang cenderung menjadi anak jalanan. Dengan meningkatnya
pendidikan masyarakat kualitas sumberdaya manusia menjadi lebih baik sehingga
kesadaran masayarakat akan masa depan menjadi lebih baik. Kondisi ini akan
mendorong masyarakat untuk lebih berkreasi dalam meningkatkan taraf hidupnya.
c.
Menciptakan Lapangan Kerja
Untuk mengimbangi meningkatnya
pendidikan masyarakat pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mempunyai tren
positif harus mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal. Meningkatkan
investasi di industri padat karya misalnya, dapat banyak menyerap tenaga kerja.
Atau meningkatkan investasi di bidang pariwisata, mengingat Indonesia memiliki sumber
daya alam yang sangat memikat. Sehingga
dapat mendatangkan turis asing untuk berkunjung ke Indonesia.
d.
Membudayakan Entrepreneurship
Dengan membudayanya sikap
Entrepreneurship pada masyarakat diharapakan masyarakat dapat berpartisipasi
dalam mengurangi angka pengangguran, sebab mereka dapat menciptakan lapangan
kerja untuk diri sendiri dan orang lain. Dengan kata lain peran entrepeneur sangat
besar, yaitu:
1)
menambah produksi nasional
2) menciptakan kesempatan kerja sehingga membantu pemerintah
mengurangi pengangguran
3)
membantu pemerintah dalam
pemerataan pembangunan
4)
menambah sumber pendapatan negara dengan
membayar pajak.
e.
Pemerataan
pembangunan
Pembangunan
infrastruktur hendaknya merata di setiap daerah terutama daerah-daerah
terpencil sehingga dapat memperlancar akses bagi masyarakat daerah pelosok dan
mampu mengangkat laju ekonomi masyarakat tersebut.
Referensi :